Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ikut menyorot harta kekayaan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan yang kini menjadi sorotan publik.
Apalagi, informasi mengenai kekayaan Rosyanto tidak ditemukan di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Padahal, sebagai penyelenggara negara, kapolda seharusnya menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui LHKPN.
Boyamin menegaskan, semestinya Rosyanto dicopot dari jabatannya saat ini karena tidak patuh dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Baca Juga: Viral Ucapan Ultah Anak untuk Kapolda Kalsel Lewat Iklan di X, Berapa Biaya Postingnya?
"Menurut saya, yang bersangkutan harus diberi sanksi internal dulu, dicopot jabatannya selaku kapolda karena ternyata dia tidak patuh mengisi LHKPN," kata Boyamin kepada Suara.com, Sabtu (1/3/2025).
Ia mengemukakan bahwa salah satu tolok ukur untuk menjadi kapolda, yakni mengisi LHKPN.
"Ini harusnya kan syarat untuk jadi kapolda itu mengisi LHKPN, tapi kalau kemudian dia nggak pernah mau isi pada saat menjadi kapolda, ya berarti kan tidak layak jadi kapolda,” katanya.

Sekadar informasi, nama Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan menjadi viral di media sosial lantaran putranya, Ghazyendha Aditya Pratama kedapatan flexing atau memamerkan kekayaan di media sosial.
Hal tersebut bermula saat Ghazyendha memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk sang ayah melalui iklan berbayar di tengah gencarnya efisiensi oleh pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Profesi Mengejutkan Anak Kapolda Kalsel yang Fleksing Jet Pribadi, Publik: Bekingan Tanpa Perantara
Selain itu, Ghazyendha kedapatan sedang menaiki jet pribadi dan melakukan transaksi hingga senilai Rp1,2 miliar hanya dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.