Infografis
Suara.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai pelaku korupsi PT Pertamina Patra Niaga bisa mendapatkan hukuman mati.
Sebab, dia menjelaskan korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang diduga melakukan mark up dan mengoplos RON 92 dengan RON 90 juga terjadi saat pandemi Covid-19.
Kejaksaan Agung RI menjelaskan bahwa korupsi di PT Pertamina Patra Niaga terjadi pada 2018 hingga 2023 sedangkan pandemi Covid-19 terjadi di antara tahun 2020 hingga 2022.
Dengan begitu, Yudi menilai kasus korupsi tersebut bisa masuk ke dalam korupsi di tengah bencana alam sehingga para pelaku bisa dihukum mati.
"Karena perbuatan dan peristiwa korupsi pengelolaan minyak mentah yang sama waktunya atau beririsan dengan pandemi covid dimana mereka masih beroperasi memanipulasi bensin, maka layak semua pelaku dituntut hukuman mati sesuai UU Tipikor, apalagi rakyat jadi korban langsung," kata Yudi kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).
Dia menjelaskan dalam UU Tipikor Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
![Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan dan Yudi Purnomo, usai menyaksikan sidang praperadilan Firli Bahur di PN Jaksel, Kamis (14/12/2023). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/14/22781-eks-penyidik-kpk-novel-baswedan-dan-yudi-purnomo.jpg)
Lebih lanjut, dia menyebut keadaan tertentu dalam pasal ini diartikan sebagai pemberatan.
“Pasal 2 UU Tipikor mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi, yaitu penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun, atau pidana mati,” ujar Yudi.
Tersangka Diduga Oplos BBM Pertamina
Baca Juga: Rocky Gerung: Prabowo Mulai Diisolasi, Cawe-cawe Jokowi Masih Kuat di Kabinet
Diketahui bersama, Kejaksaan Agung menjerat 9 orang tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Pertamina.
