Infografis
Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut pihak Pertamina harus memberikan kompensasi kepada pelanggannya atas kasus dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 dengan Pertalite. Hal ini perlu dilakukan apabila terbukti blending yang dilakukan merugikan konsumen.
Saat ini, LBH Jakarta telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus ini. Sebanyak 426 orang telah membuat laporan.
"Kemudian juga adalah ketika ini menimbulkan kerugian yang masif pada masyarakat, maka masyarakat (konsumen) berhak untuk mendapatkan pemulihan mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," ujar Ketua LBH Jakarta, Fadhil Alfathan di Kantor LBH Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Fadhil mengatakan pengoplosan ini bisa mengindikasikan barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal ini, bensin Pertamax malah menurun kualitasnya setelah dioplos Pertalite.
![Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (tengah) berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/26/24988-kasus-korupsi-tata-kelola-minyak-mentah-pertamina-riva-siahaan.jpg)
"Ada barang atau jasa yang tidak sesuai nilai tukar atau nilai tambah yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaan maupun penikmatannya bagi masyarakat," ungkapnya.
Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah kerugian ini benar terjadi atau tidak. Sebab, pihak Pertamina justru berkelit dan mengeklaim kualitas BBM tak berubah setelah proses blending.
"(Pertamina) justru menyampaikan berbagai macam cara untuk menyanggah dugaan-dugaan atau apa yang disampaikan oleh kejaksaan berdasarkan hasil proses penyidikannya yang saat ini sedang bergulir," pungkasnya.
Dugaan Oplos BBM jadi Pertamax
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus mega korupsi dugaan tata kelola minyak mentah Pertamina periode Tahun 2018-2023 yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Tak hanya RON 90, Kejagung menemukan dugaan oplos RON 88 dengan RON 92 (Pertamax). Hal itu berdasar penetapan dua tersangka dalam skandal korupsi BBM di Pertamina.
Baca Juga: Dihadiri SBY-Jokowi, Begini Pesan Megawati usai Absen Undangan Prabowo di Parade Senja Magelang
Berikut nama para tersangka yang kini telah ditahan oleh Kejagung dalam skandal korupsi BBM Pertamina:
