Suara.com - Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Kamis (27/2) mengecam ancaman Israel terkait kemungkinan opsi militer terhadap program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, memperingatkan bahwa tindakan militer mungkin diperlukan untuk menghentikan Iran dari pengembangan senjata nuklir.
Dalam wawancara dengan Politico, Saar menegaskan bahwa Iran telah memperkaya uranium dalam jumlah yang cukup untuk membuat beberapa bom nuklir. "Saya pikir untuk menghentikan program nuklir Iran sebelum dijadikan senjata, opsi militer yang andal harus dipertimbangkan," kata Saar dalam artikel yang diterbitkan pada hari Rabu (26/2).
Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut ancaman Israel sebagai "keterlaluan dan tidak rasional." Baqaei menegaskan bahwa sementara Israel terus mengancam Iran dengan serangan militer, negara-negara Barat justru menyalahkan Iran atas kebijakan pertahanannya.
"Menteri luar negeri rezim Israel dan pejabat lainnya terus mengancam Iran dengan tindakan militer sementara Barat terus menyalahkan Iran atas kemampuan pertahanannya," ujar Baqaei dalam unggahannya di platform X (sebelumnya Twitter). Ia menambahkan bahwa di kawasan yang terus bergejolak akibat keberadaan Israel, Iran harus meningkatkan pertahanan nasionalnya.
Baca Juga: Negosiasi Gencatan Senjata Gaza Memanas: Nasib Sandera Israel Ditentukan di Kairo
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel. Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menegaskan bahwa Israel akan "menyelesaikan tugasnya" melawan Iran dengan dukungan dari Amerika Serikat.
Iran dan Israel telah lama menjadi musuh bebuyutan dan baru tahun lalu mereka terlibat dalam konfrontasi langsung di tengah meningkatnya ketegangan akibat perang Gaza. Iran sendiri tidak mengakui keberadaan Israel dan telah menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai, bukan untuk pengembangan senjata nuklir.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump, yang baru saja kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, telah menerapkan kembali kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kebijakan ini mencerminkan pendekatannya selama masa jabatan pertama dengan menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Teheran. Trump sebelumnya menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 dan menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, meskipun tuduhan ini berulang kali dibantah oleh pemerintah Iran.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada hari Rabu (26/2), Iran telah meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya tinggi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Teheran tetap bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Meski Trump baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan mencapai kesepakatan baru dengan Iran, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negosiasi dengan AS tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dengan meningkatnya tekanan dari Israel dan AS, situasi di Timur Tengah semakin memanas, dan dunia internasional terus mengawasi perkembangan ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat.
Baca Juga: Mantan Pelaut AS Akui Bersalah atas Rencana Serangan Pangkalan Angkatan Laut untuk Iran