Wayan Koster Ungkap Ada Situasi Kurang Mengenakkan di Internal PDIP

Kamis, 27 Februari 2025 | 10:15 WIB
Wayan Koster Ungkap Ada Situasi Kurang Mengenakkan di Internal PDIP
Gubernur Bali, Wayan Koster saat ditemui di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (27/2/2025) (suara.com/Putu Yonata Udawananda)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya buka suara terkait ketidakhadirannya dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Koster merupakan salah satu dari kepala daerah dari PDI-P yang absen pada retreat.

Koster sebelumnya telah menyebut jika dirinya akan mengikuti retreat kepala daerah gelombang kedua. Begitu juga dengan 8 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Bali yang juga belum mengikuti retreat.

Pilihan untuk mengikuti retreat gelombang kedua itu dipilih karena disediakan pilihan untuk mengikuti retreat pada gelombang kedua.

“Karena ada pola gelombang satu, gelombang dua. Kita ikut gelombang kedua,” ujar Koster saat ditemui usai Apel HUT Kota Denpasar ke-237 di Lapangan Lumintang, Denpasar,  Kamis (27/2/2025).

Ketua DPD PDI-P Bali itu juga membenarkan jika alasannya tidak mengikuti retreat gelombang satu karena adanya instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Koster menyebut instruksi tersebut dikarenakan adanya situasi yang kurang mengenakkan dalam internal partai.

Megawati sebelumnya memang mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah dari PDI-P untuk mengikuti retreat. Instruksi tersebut dikeluarkan akibat penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Iya (menunda karena) instruksi,” ucap Koster.

“Karena kita lagi prihatin, ada situasi kurang mengenakkan di internal,” imbuhnya.

Baca Juga: Kisah Hasto Kristiyanto di Balik Jeruji Merah Putih: Kopi, Teh, dan Olahraga

Karena situasi tersebut, mantan anggota DPR RI itu juga merasa harus berempati dengan keadaan yang menimpa internal partainya. Namun, dia menegaskan jika ketidakhadirannya bukanlah upaya untuk melawan instruksi pemerintah pusat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI