Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi dan mempertanyakan dasar seruan 'Indonesia Gelap' yang ramai di publik saat ini.
Menurut Prabowo, Indonesia dalam posisi yang cerah dengan menyoroti perkiraan bahwa Tanah Air akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di 2025.
Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa optimisme tersebut harus diimbangi dengan realitas di lapangan, terutama dalam pandangan dunia internasional.
Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan tanda-tanda yang membuat para investor asing ragu.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Kudeta Demokrat Era Jokowi di Depan Gibran, Rocky Gerung: Berani!
"Beberapa pemeringkat dunia yang biasa mengukur iklim investasi Indonesia sudah menurunkan rate Indonesia, bahwa Indonesia mulai masuk di dalam kategori tidak layak investasi. Itu betul-betul real. Jadi kegelapan itu dibaca oleh dunia internasional," ujar Rocky yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Rabut (26/2/2025).
Ia menyoroti sejumlah faktor yang berkontribusi pada turunnya kepercayaan investor, mulai dari kepastian hukum yang lemah, instabilitas politik, hingga kebijakan ekonomi yang masih terbebani oleh birokrasi.
"Kalau Indonesia terang benderang, pasti rate Indonesia itu naik terus, bahwa Indonesia layak investasi. Ini sekarang Indonesia diturunkan bahwa tidak layak investasi, karena persoalan kepastian hukum, persoalan instabilitas politik," kata Rocky.
Selain itu, ia juga menyoroti pembentukan super holding Danantara, yang disebut-sebut akan menjadi mesin ekonomi besar dengan dana kelolaan mencapai Rp 14 ribu triliun. Namun, pasar justru merespons negatif kebijakan tersebut.
"Setelah diumumkan, maka (Indeks Harga Saham Gabungan) IHSG itu turun. Reaksi pasar itu tidak positif. Jadi itu menunjukkan bahwa bahkan Danantara yang harusnya jadi semacam kebanggaan nasional untuk membuat Indonesia tidak gelap, masih diragukan," tegasnya.
Rocky menilai, salah satu masalah utama dari Danantara adalah mekanisme pengawasannya yang masih berada di bawah kendali pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan semakin memperbesar keraguan publik serta investor.
"Harusnya rakyat yang diminta untuk mengawasi. Presiden mengangkat pengawasnya itu juga berbahaya karena pengangkatan itu kan sifatnya politis," ujar Rocky.
Menurutnya, optimisme terhadap masa depan Indonesia tetap diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan realitas yang ada.
Rocky terus menekankan pentingnya keseimbangan antara mereka yang optimis dan mereka yang masih melihat tantangan besar di depan.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
