Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2029, jika kinerjanya selama empat tahun ke depan dinilai tidak berhasil.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Namun menurut Rocky, evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan presiden bukan datang dari presiden sendiri, melainkan dari rakyat.
"Yang mengevaluasi Presiden itu adalah rakyat, bukan Presiden mengevaluasi dirinya sendiri. Evaluasi terhadap kinerja Presiden adalah dari eksternal, bukan dari internal," ujar Rocky Gerung yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (26/2/2025).
Dia menegaskan, bahwa dalam sistem demokrasi, mekanisme saling kontrol dan dan keseimbangan harus tetap terjaga.
Menurut Rocky, prinsip audit dalam politik serupa dengan audit dalam dunia akuntansi, di mana audit eksternal lebih bermutu dibandingkan audit internal.
"Dalam politik, audit eksternal itu adalah apa yang diucapkan oleh rakyat. Jadi protes rakyat itulah audit politik eksternal, auditor publiknya adalah rakyat," tambahnya.
Rocky juga menyinggung masih ada persoalan yang menjadi sorotan publik, salah satunya adalah hubungan politik Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Rocky turut mengungkit seruan "Hidup Jokowi!" oleh Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Rocky menilai hal ini masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak, terutama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Baca Juga: AHY Siap Nyapres 2029 usai Diramal Prabowo Bisa jadi Presiden? Begini Kata Demokrat
"Mahasiswa masih mempersoalkan itu, 'Hidup Jokowi' itu apa artinya? Saya baca juga di banyak komentar dari rekan-rekan di luar negeri, bahkan sudah dimuat di pers dunia bahwa Presiden Prabowo itu diledek oleh masyarakat sipil karena terus-menerus memuja Jokowi," katanya.
Ia juga menyoroti warisan pemerintahan Jokowi yang dinilai penuh kontroversi, mulai dari perubahan regulasi hingga kebijakan politik yang dianggap melemahkan demokrasi.
"Rakyat juga belajar bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan yang buruk karena berupaya merampok Partai Demokrat, berupaya menyelundupkan kepentingan melalui banyak regulasi, mengubah Undang-Undang Minerba, mengubah Undang-Undang KPK, bahkan memanipulasi konstitusi untuk memungkinkan anaknya jadi wakil presiden," tegasnya.
Rocky menyebut bahwa berbagai indikator menunjukkan kemunduran di era Jokowi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi, hingga indeks demokrasi.
"Indeks demokrasi turun di era Jokowi, indeks korupsi justru memburuk di era Jokowi. Itu semua yang kita sebut pelajaran dari era Presiden Jokowi," pungkasnya.
Rocky menegaskan bahwa evaluasi terhadap kepemimpinan bukan hanya tentang retorika janji politik, tetapi harus berdasarkan realitas yang dirasakan rakyat. Publik akan terus menjadi pengawas utama dalam menilai arah pemerintahan Prabowo ke depan. (Kayla Nathaniel Bilbina)
