Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, termasuk mengoplos bahan bakar minyak (BBM) RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen.
Terkait itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka pengaduan untuk warga yang kena dampak. Mereka bisa mengisi formulir pengaduan yang dapat diakses pada link: https://bit.ly/PosPengaduanWargaKorbanPertamaxOplosan.
"LBH Jakarta mengajak partisipasi warga agar dapat mengadukan permasalahan dan dampak yang dialaminya terkait dengan kasus dugaan Pertamax oplosan ini ke Pos Pengaduan ini, yang kami buka dari 25 Februari 2025 sampai dengan 5 Maret 2025," ujar Ketua LBH Jakarta Fadil, Rabu (26/2/2025).
Pengaduan ini kata Fadil, untuk memperjelas permasalahan, memetakan dampak yang dialami oleh warga, serta menentukan langkah advokasi yang dapat dilakukan guna menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang ada.
Baca Juga: Gaji Dirut Pertamina Sudah Bukan Jutaan Lagi, Tapi Masih Tergiur Korupsi Minyak Mentah?
Fadil mengatakan jika kejadian ini benar terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal melaksanakan tugasnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen, selain itu hal ini memperlihatkan adanya tata kelola BBM yang buruk.
"Hal tersebut karena distribusi BBM non-subsidi dengan jenis Pertamax ternyata tidak terjamin kualitasnya. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak warga atas pemanfaatan energi berupa BBM yang layak, serta hak warga sebagai konsumen untuk
mendapatkan standar kualitas BBM yang terjaga," jelas dia.
Ia juga menilai dalam pemantauan di sosial media yang dilakukan oleh LBH Jakarta, secara umum banyak warga mengungkapkan keresahannya terkait kejadian ini. Mulai dari merasa tertipu oleh Pertamina, hingga kondisi kendaraan bermotornya yang memburuk akibat kualitas BBM jenis Pertamax yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan Pertamina.
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, ruang publik diisi oleh berbagai keresahan warga.
Terdapat dugaan modus korupsi berupa manipulasi bahan bakar minyak (BBM) beroktan 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga BBM jenis Pertamax yang beredar diduga kuat merupakan hasil “oplosan” dari BBM jenis Pertalite.
Baca Juga: Profil Pertamina Patra Niaga: Usung Visi Misi Keberlanjutan
Dari ulah para tersangka disebut menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Kejadian ini kata Fadil, semakin memuakkan di tengah gencarnya upaya pemerintah untuk menekan BBM bersubsidi. Bahkan, pada 2 Februari 2025, dalam forum Economic Outlook 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada kemungkinan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dihapus pada 2027 agar pemerintah dapat menerapkan bahan bakar satu harga, sehingga dapat menghemat anggaran.
Berikut tujuh tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun, yakni:
- Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
- Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk;
- Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping;
- Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional;
- Muhammad Kerry Andrianto Riza atau MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator
Khatulistiwa. Kerry diketahui merupakan anak dari saudagar minyak Riza Chalid; - Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim;
- Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.
