Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, termasuk mengoplos bahan bakar minyak (BBM) RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen.
Terkait itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka pengaduan untuk warga yang kena dampak. Mereka bisa mengisi formulir pengaduan yang dapat diakses pada link: https://bit.ly/PosPengaduanWargaKorbanPertamaxOplosan.
"LBH Jakarta mengajak partisipasi warga agar dapat mengadukan permasalahan dan dampak yang dialaminya terkait dengan kasus dugaan Pertamax oplosan ini ke Pos Pengaduan ini, yang kami buka dari 25 Februari 2025 sampai dengan 5 Maret 2025," ujar Ketua LBH Jakarta Fadil, Rabu (26/2/2025).
Pengaduan ini kata Fadil, untuk memperjelas permasalahan, memetakan dampak yang dialami oleh warga, serta menentukan langkah advokasi yang dapat dilakukan guna menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang ada.
Fadil mengatakan jika kejadian ini benar terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal melaksanakan tugasnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen, selain itu hal ini memperlihatkan adanya tata kelola BBM yang buruk.
"Hal tersebut karena distribusi BBM non-subsidi dengan jenis Pertamax ternyata tidak terjamin kualitasnya. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak warga atas pemanfaatan energi berupa BBM yang layak, serta hak warga sebagai konsumen untuk
mendapatkan standar kualitas BBM yang terjaga," jelas dia.
Ia juga menilai dalam pemantauan di sosial media yang dilakukan oleh LBH Jakarta, secara umum banyak warga mengungkapkan keresahannya terkait kejadian ini. Mulai dari merasa tertipu oleh Pertamina, hingga kondisi kendaraan bermotornya yang memburuk akibat kualitas BBM jenis Pertamax yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan Pertamina.
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, ruang publik diisi oleh berbagai keresahan warga.
Terdapat dugaan modus korupsi berupa manipulasi bahan bakar minyak (BBM) beroktan 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga BBM jenis Pertamax yang beredar diduga kuat merupakan hasil “oplosan” dari BBM jenis Pertalite.
Baca Juga: Gaji Dirut Pertamina Sudah Bukan Jutaan Lagi, Tapi Masih Tergiur Korupsi Minyak Mentah?
Dari ulah para tersangka disebut menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun.
