Infografis
Suara.com - Irlandia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap memperhatikan meningkatnya ketegangan di Tepi Barat, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel.
"Kita harus tetap fokus pada kondisi yang memburuk di Tepi Barat," ujar Neale Richmond, Menteri Negara Irlandia untuk Pembangunan Internasional dan Diaspora, dalam pertemuan tingkat tinggi sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, pada hari Selasa (25/2).
Israel telah mengusir warga dari tiga kamp pengungsi di wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai bagian dari operasi militer yang telah berlangsung selama satu bulan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa ketiga kamp tersebut kini "kosong" dan akan ditempati oleh pasukan Israel selama satu tahun ke depan.
Baca Juga: Sosok Alona Suslova Wanita Israel Kekasih Jordi Cruyff
Mengenai konflik yang meluas dari Jalur Gaza ke Tepi Barat, Richmond menekankan perlunya penerapan penuh kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, termasuk "pembebasan semua sandera."
Dia juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus terus mengalir dalam skala besar, layanan dasar perlu disediakan, dan harus ada kerangka kerja untuk memfasilitasi kembalinya warga yang terusir dari rumah mereka di Gaza.
Richmond menegaskan bahwa hanya solusi dua negara yang dapat menghasilkan perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina.
Terkait dengan situasi di Ukraina, ia mengecam "perang agresi yang brutal dan ilegal" yang dilancarkan oleh Rusia dan menegaskan kembali dukungan Irlandia terhadap kedaulatan Ukraina.
Dia juga meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik tersebut.
Baca Juga: Enam Bayi Baru Lahir Meninggal Akibat Cuaca Dingin di Gaza
Richmond menyoroti situasi hak asasi manusia di Sudan, Yaman, dan Afghanistan, serta mengakhiri pidatonya dengan mengumumkan pencalonan Irlandia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2027-2029.
Ia berjanji untuk memperjuangkan akuntabilitas, multilateralisme, dan hak asasi manusia untuk masyarakat global.
