Infografis
Suara.com - Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, meminta maaf setelah secara tidak sengaja memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyalahkan Rusia atas perang di Ukraina. Vucic menyatakan bahwa Serbia seharusnya abstain dalam pemungutan suara yang berlangsung pada hari Senin lalu.
"Saya yakin Serbia telah melakukan kesalahan hari ini. Saya minta maaf kepada warga Serbia atas kesalahan itu, dan saya bertanggung jawab karena saya mungkin lelah dan kewalahan," ujar Vucic dalam wawancara dengan stasiun televisi nasional Serbia, RTS.
Serbia menjadi salah satu dari 93 negara yang mendukung resolusi yang menyerukan Rusia untuk segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat dan Rusia termasuk di antara negara-negara yang menolak resolusi tersebut. Sebanyak 65 negara lainnya memilih untuk abstain.
Serbia memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang erat dengan Rusia, terutama dalam sektor energi, karena ketergantungannya pada pasokan gas dari Moskow. Vucic menegaskan bahwa Serbia tidak ingin terlihat berpihak kepada negara adidaya mana pun. Sebagai bukti dari keseimbangan kebijakan luar negerinya, Serbia sebelumnya memilih abstain dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh AS, yang menyerukan diakhirinya perang tanpa menyebut Rusia sebagai agresor.
Langkah Serbia dalam pemungutan suara kali ini berpotensi merugikan posisinya dalam diplomasi internasional. Vucic sendiri mengakui bahwa keputusan tersebut dapat membuatnya kehilangan dukungan atau poin politik di Uni Eropa, organisasi yang telah diupayakan Serbia untuk bergabung sejak 2009.
Kremlin merespons permintaan maaf Vucic dengan sikap terbuka. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Moskow memahami kesalahan tersebut dan menerimanya.
"Tentu saja, kami mendengarnya. Tentu saja, kami menerimanya. Kesalahan teknis memang bisa terjadi, dan reaksi cepat dari kepala negara sangat kami harapkan," ujar Peskov dalam pernyataan resminya.
Di sisi lain, Majelis Umum PBB juga mengguncang dinamika geopolitik dengan keputusan AS yang bergabung dengan 18 negara lainnya, termasuk Rusia, dalam menolak resolusi Ukraina. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Presiden Donald Trump berkomitmen untuk mencari solusi yang mengarah pada perdamaian abadi, bukan sekadar gencatan senjata sementara.
Dengan adanya insiden ini, Serbia semakin menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan Rusia dan ambisinya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Langkah selanjutnya dari pemerintahan Vucic akan menjadi sorotan bagi dunia internasional.
Baca Juga: Here We Go! Piala Presiden 2025 Akan Kedatangan Tim Luar Negeri, Siapa Saja?
