Pemimpin Oposisi Israel Mengatakan Mesir Harus Kelola Gaza Selama Delapan Tahun Pasca Perang

Suara.com - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyatakan pada Selasa bahwa Mesir seharusnya mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza selama setidaknya delapan tahun setelah perang berakhir. Imbalannya, penghapusan utang luar negeri dalam jumlah besar.

"Solusi yang tepat adalah Mesir bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza selama delapan tahun dengan opsi perpanjangan hingga 15 tahun," ujar Lapid dalam sebuah diskusi di think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berbasis di Washington.

Lapid, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, menambahkan bahwa selama periode itu, komunitas internasional dan sekutu regional akan menanggung pembayaran utang luar negeri Mesir. Menurutnya, Mesir akan memimpin pasukan perdamaian yang melibatkan negara-negara Teluk dan komunitas internasional untuk mengelola serta membangun kembali Gaza.

Kondisi di Gaza akibat serangan Israel kepada Hamas. [ANTARA/Anadolu/py/am]

"Selama periode tersebut, kondisi untuk pemerintahan mandiri di Gaza akan diciptakan, dan proses demiliterisasi total Gaza akan diselesaikan," tambah Lapid, merujuk pada wilayah yang saat ini dikuasai oleh kelompok Hamas.

Pernyataan Lapid ini muncul di tengah konflik yang masih berlangsung antara Israel dan Hamas, yang dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian direspons dengan invasi militer Israel ke Gaza.

Sementara itu, pemerintah Israel sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang gencatan senjata 42 hari di Gaza guna mengamankan pembebasan 63 sandera yang tersisa, sementara pembicaraan mengenai masa depan wilayah tersebut masih ditunda, menurut pejabat Israel.

Gencatan senjata awal yang dimulai pada 19 Januari 2024, dengan dukungan Amerika Serikat serta mediasi Mesir dan Qatar, dijadwalkan berakhir pada Sabtu mendatang. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai langkah berikutnya.

"Kami sangat berhati-hati," kata Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharren Haskel, saat ditanya mengenai kemungkinan perpanjangan gencatan senjata tanpa pembicaraan lanjutan terkait masa depan Gaza.

"Belum ada kesepakatan khusus mengenai hal itu, tetapi ini bisa menjadi kemungkinan. Kami tidak menutup opsi untuk melanjutkan gencatan senjata, tetapi itu harus dibarengi dengan pembebasan sandera yang tersisa," tambahnya.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum Jumat, Israel diperkirakan akan kembali melanjutkan serangan militer atau mempertahankan status quo, di mana gencatan senjata tetap berlaku tetapi tanpa pembebasan sandera, serta kemungkinan pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sejauh ini, sebanyak 29 sandera Israel dan lima warga Thailand telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Namun, masih ada empat jasad sandera yang belum diserahkan, meski sebelumnya dijadwalkan pada Kamis.