Infografis
Suara.com - Sosok mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas (Dewas) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Keberadaannya di lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini dipertanyakan.
Masuknya Tony Blair sebagai Dewas Danantara dinilai sebagai bentuk pemerintah yang terlihat tidak yakin dengan ahli di dalam negeri untuk menggaet investor asing.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemilihan Tony Blair sebagai Dewas Danantara bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah untuk membangun eksistensi Danantara secara global.
Meski demikian dia menilai, penunjukkan Tony Blair itu justru menunjukkan ketidakyakinan dari Danantara sendiri. Di mana profesional dalam negeri itu dinilai belum cakap meyakinkan investor asing.
Baca Juga: INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
"Sehingga keterlibatan dari Tony Blair itu diharapkan bisa mendorong investasi asing, meningkatkan kepercayaan dari investor asing," kata Andry kepada Suara.com saat dihubungi Selasa (25/2/2025).
Menurut dia, bila tujuannya untuk menggaet investor asing, pemerintah seharusnya tidak harus menggandeng Tony Blair. Dia menyebut, pemerintah Prabowo harusnya bisa meyakinkan publik jika Danantara memiliki rencana bisnis yang jelas, transparan, profesional, serta akuntabilitasnya tinggi.
"Apalagi kita tahu bahwa CEO dari Danantara sendiri masih menjabat sebagai Menteri Investasi," katanya.
Andry berpandangan, terlibatnya Tony Blair dalam jajaran struktural Danantara justru bisa menimbulkan sinyal yang kurang baik kepada investor. Karena bisa jadi investasi lebih didahulukan untuk investasi yang berada di bawah BUMN.
Padahal diketahui, bahwa tugas dari Menteri Investasi harus memberikan kepercayaan bagi investor.
Baca Juga: Dari 1MDB ke Danantara: Belajar dari Skandal Keuangan Malaysia, Jangan Sampai Terjadi di Indonesia!
Tidak itu saja, dia juga jadi mempertanyakan kriteria dalam pemilihan anggita dewan pengawas tersebut. Karena sebagai lembaga negara, ada Undang-undang yang turut mengatur sistem Danantara, termasuk pemilihan jajarannya.
Andry pun menyayangkan pemerintah tidak terbuka dalam hal itu.
"Ada hal yang mungkin disembunyikan karena jawabannya itu ada di undang-undang. Kemarin kita tahu bahwa mekanisme Dewan Pengawas sudah tahu ya bahwa di dalamnya itu ada Menteri BUMN, ada Menteri Keuangan, tapi kan yang kita ketahui bahwa jajaran direksi dari Danantara itu harus profesional," ujarnya.
