Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengingatkan agar perwira TNI aktif harus mundur bila berkecimpung ke dalam politik atau pemerintahan sipil.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga kekinian belum menerbitkan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
"Belum ada pernyataan khusus. Tapi terkait yang disampaikan Pak SBY, itu pandangan sebagai mantan presiden serta eks militer," kata Frega di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, ia menegaskan Kemenhan maupun TNI tak memunyai maksud merestorasi Dwi Fungsi ABRI, yang dulu diterapkan pada era Orde Baru.
"Tidak ada motif mengembalikan Dwi Fungsi ABRI. Kami menjalankan politik negara, bukan politik praktis," tegasnya.
Ia menjelaskan, konsepsi kedaulatan negara kekinian sudah meluas, tak hanya sektor militer melainkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta digital.
“Jadi memang soal pertahanan harus memadukan aspek non-militer."
Revisi UU TNI dan Ancaman Multidimensi
Frega juga mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih digodok agar bisa merespons ancaman multidimensial.
Baca Juga: Bu Mega Tak Diajak? Prabowo Luncurkan Danantara Hanya Bersama SBY Dan Jokowi
Ancaman multidimensial yang dimaksud tidak hanya kewaspadaan militer, tapi juga persoalan ekonomi, politik, sosial budaya, dan dunia yang semakin terdigitalisasi.
