Infografis
Suara.com - Masuknya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan pengawas Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai sebagai bentuk pemerintah yang terlihat tidak yakin dengan ahli di dalam negeri untuk menggaet investor asing.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho menyebutkan, dipilihnya Tony Blair memang ada alasan khusus, terutama untuk membangun eksistensi Danantara secara global.
"Kalau yang saya lihat sepertinya ada semacam ketidakyakinan dari Danantara bahwa profesional dalam negeri itu tidak bisa meyakinkan investor asing. Sehingga keterlibatan dari Tony Blair itu diharapkan bisa mendorong investasi asing, meningkatkan kepercayaan dari investor asing," kata Andry kepada Suara.com, dihubungi Selasa (25/2/2025).
Kendati tujuannya untuk menggaet investor asing, menurut Andry, pemerintah seharusnya tidak harus menggandeng Tony Blair atau pun pihak asing lainnya.
Baca Juga: Digeledah usai Anak Tersangka Kasus Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Sita Apa di Rumah Riza Chalid?
Dia menyebutkan, pemerintah harusnya bisa meyakinkan publik kalau Danantara memiliki rencana bisnis yang jelas, transparan, profesional, serta akuntabilitasnya tinggi.
"Ini yang harus diyakinkan, kalau hanya sekedar menunjuk nama besar ya ini menurut saya tidak cukup. Apalagi kita tahu bahwa CEO dari Danantara sendiri masih menjabat sebagai menteri investasi," tuturnya.
Andry berpandangan, terlibatnya Tony Blair dalam jajaran struktural Danantara justru bisa menimbulkan sinyal yang kurang baik kepada investor.
Karena bisa jadi investasi lebih didahulukan untuk investasi yang berada di bawah BUMN. Padahal diketahui bahwa tugas dari Menteri Investasi harus memberikan kepercayaan bagi investor.
Dia juga jadi mempertanyakan kriteria dalam pemilihan anggota dewan pengawas tersebut. Karena sebagai lembaga negara, ada Undang-undang yang turut mengatur sistem Danantara, termasuk pemilihan jajarannya. Andry menyayangkan pemerintah tidak terbuka dalam hal itu.
"Ada hal yang mungkin disembunyikan karena jawabannya itu ada di undang-undang. Kemarin kita tahu bahwa mekanisme Dewan Pengawas sudah tahu ya bahwa di dalamnya itu ada Menteri BUMN, ada Menteri Keuangan, tapi kan yang kita ketahui bahwa jajaran direksi dari Danantara itu harus profesional," kritiknya.
