Infografis
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Serang 2024 sangat janggal dan aneh. PAN juga membantah kadernya yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto tak netral di Pilkada tersebut.
Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai tidak mungkin rasanya ada pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif di Pilkada Serang terutama untuk pasangan calon Ratu-Najib.
"Masyarakat tahu bahwa pasangan Ratu-Najib jauh unggul di atas pasangan lawan. Ratu Najib kemarin mendapatkan suara 598.654 suara, sedangkan lawannya hanya memperoleh 254.494 suara. Pasangan Ratu-Najib unggul lebih dua kali lipat," kata Saleh kepada Suara.com, Selasa (25/2/2025).
Namun memang disayangkan, kata dia, kemenangan Ratu-Najib harus dianulir MK lewat putusannya.
Ia juga menyayangkan putusan MK tersebut menyatakan jika kemenangan Ratu-Najib sangat kental pengaruh dari suami Ratu yakni Yandri Susanto yang kini menjabat sebagai menteri. Menurut Saleh, Yandri tak pernah berkampanye secara terbuka dan hanya tampil seadanya di Serang.
"Mas Yandri itu tahu UU pemilu. Beliau itu, ikut membahas UU tersebut. Tidak hanya itu, beliau bahkan adalah wakil ketua pansusnya di kala itu. Jadi aneh betul kalau keberadaan beliau sebagai menteri malah dianggap sebagai dasar untuk menganulir kemenangan pasangan Ratu-Najib," katanya.
Namun demikian, kata dia, PAN memahami situasi dan dinamika yang ada. Menurutnya, selalu ada keganjilan yang perlu dipahami dengan penuh kesabaran.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan jika pihaknya siap menghadapi pemungutan suara ulang di Pilkada Serang.
"PAN tidak khawatir dengan PSU. PAN yakin pasangan Ratu-Najib akan menang lagi. Masyarakat justru semakin antusias. Mereka sudah lama menunggu bupati dan wakil bupati baru. Tentu yang diharapkan adalah Ibu Ratu dan pak Najib," ujarnya.
Baca Juga: Pilkada Serang 2024 Bermasalah, MK Perintahkan PSU di Seluruh TPS, Ini Respon KPU Banten
"Tapi memang tetap agak disesalkan. Sebab, dengan PSU di seluruh TPS, akan menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit. Penyelenggara harus bekerja keras lagi memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Regenerasi kepemimpinan di Serang akan lambat karena terkendala PSU," sambungnya.
