Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik keras pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rezim saat ini dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum.
Menurutnya, prinsip-prinsip hukum tidak akan bisa ditegakkan karena lingkaran dalam Istana sendiri kerap melanggar aturan.
"Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum, karena lingkaran satu Istana melanggar undang-undang," ujar Feri dikutip dari unggahan Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (24/2/2025).
Feri mencontohkan kasus Mayor Teddy yang menurutnya tidak sah secara hukum menurut Undang-Undang TNI, tetapi tetap diberikan jabatan sebagai Sekretaris Kabinet saat ini.
"Tapi dengan bangga mereka bilang ‘kami akan tegakkan hukum’. Omong kosong dan omon-omon lainnya," tegasnya.
Ia menilai bahwa selama ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat tebang pilih dan tidak mencerminkan supremasi hukum yang sebenarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gejolak perlawanan yang besar jika rakyat sepenuhnya bersatu, merespons berbagai permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
"Masyarakat sipil masih cerita ‘itu oposan yang dipidana ya wajar karena kesalahannya’, tapi ketika mereka sadar bahwa ini adalah rekayasa politik, maka akan timbul perlawanan yang lebih besar," jelasnya.
Feri menyinggung peran anak muda dalam pergerakan perubahan di berbagai negara.
Baca Juga: Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak perubahan besar di dunia, seperti Arab Spring di Timur Tengah, krisis politik di Lebanon, hingga gerakan di Amerika Latin, dipicu oleh anak-anak muda yang marah atas ketidakadilan.