"Ucapan tak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil, lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan?" tambahnya.
Feri juga menyoroti kebijakan nasional yang menurutnya dibuat tanpa pertimbangan matang.
Ia mencontohkan kebijakan seorang menteri yang langsung diterapkan secara nasional tanpa melalui proyek percontohan (pilot project), yang berujung pada kekacauan.
"Ada menteri buat kebijakan nasional tapi tidak pernah digunakan pilot project, langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai," tegasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan mekanisme evaluasi terhadap kinerja menteri yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan.
"Secara ketatanegaraan, ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tetapi dievaluasi sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaraannya di mana?" pungkasnya.
Feri menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang hanya akan memperparah keadaan, bukan menyelesaikan masalah. (Kayla Nathaniel Bilbina)