Suara.com - Ribuan Pelajar SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, melakukan aksi demonstrasi, Senin (24/2/2015). Dalam aksinya pelajar yang mengenakan seragam sekolah ini meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis (MBG)
Di lapangan Karel Gobai di Enarotali, mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan pendidikan gratis daripada memberikan makanan.
Para pelajar ini nampak membentangkan poster dan spanduk, di antaranya bertuliskan 'SISWA DAN PELAJAR TOLAK MAKANAN BERGIZI GRATIS, 'PRESIDEN PRABOWO GRATISKAN PENDIDIKAN DI SELURUH TANAH PAPUA BUKAN MAKANAN GRATIS', 'KAMI SISWA DAN PELAJAR KABUPATEN PANIAI TIDAK MEMBUTUHKAN MAKANAN GRATIS MBG', 'TETAPI KAMI MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN GRATIS'.
Kemudian tulisan 'KAMI PELAJAR TIDAK TERIMA MAKANAN GRATIS KAMI TERIMA PENDIDIKAN GRATIS', 'STOP BERI KAMI MAKAN GRATIS MBG TETAPI BERIKAN PENDIDIKAN GRATIS ITULAH HARAPAN', 'PAPUA TIDAK BUTUH MAKAN GRATIS PAPUA SUMBER MAKANAN PAPUA BUTUH PENDIDIKAN GRATIS'.
Koordinator lapangan korlap yang enggan menyebutkan namanya dalam aksi ini menekankan bahwa pendidikan gratis dianggap lebih penting untuk masa depan anak-anak Papua dibandingkan dengan program bantuan makanan gratis .
"Tuntutan ini mencerminkan keinginan masyarakat setempat agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan fasilitas sekolah di daerah mereka," kata dia.
Menurut Ketua Koordinator aksi, masyarakat merasa bahwa program makanan gratis yang diterapkan di berbagai tempat justru menimbulkan banyak kasus keracunan. Hal ini menjadi alasan utama mereka turun ke lapangan untuk menolak kebijakan tersebut.

Mereka menegaskan bahwa pendidikan gratis jauh lebih penting dan seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Koordinator menyatakan bahwa program makanan gratis ini dicurigai memiliki motif tersembunyi yang bertujuan untuk menghabiskan ras Melanesia di West Papua.
Baca Juga: Prabowo Luncurkan Danantara di Istana Besok, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen!
"Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua," ucapnya.