Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati, menyebut kenaikan tarif bersih perpipaan di Jakarta tak perlu dipersoalkan. Asalkan, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya meningkatkan kualitas pelayanannya.
Hal ini dikatakan Bebizie menanggapi adanya permintaan dari penghuni rumah susun (rusun) untuk menunda kenaikan tarif air bersih di Jakarta. Selain kualitas air, berbagai fasilitas perlu ditingkatkan agar jaringan air perpipaan menjangkau semua wilayah di Jakarta.
"Sebenarnya, kenaikan tarif tidak masalah, asal memang diimbangi dengan service dan fasilitas yang bagus," ujar Bebizie kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).
Pedangdut yang kini jadi politisi PAN itu juga mengingatkan agar PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperhatikan kenyamanan warga ketika melakukan galian di badan jalan. Perbaikan jalan harus dimaksimalkan agar tak menganggu aktivitas warga begitu proyek selesai.
"Kalau memang pipanisasi berdampak baik, tentu kita dukung. Tapi harus dikaji juga. Misalnya, kalau ada galian, harus dipikirkan bagaimana setelahnya," katanya.
"Kadang masyarakat mengeluhkan, tadinya jalan depan rumahnya rapi, setelah ada proyek jadi rusak dan tidak diperbaiki lagi," lanjutnga menambahkan.
Sementara, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengaku bakal mempercepat upaya layanan 100 persen air bersih di Jakarta. Untuk mewujudkan hal itu, masih perlu 7 ribu kilometer sambungan pipa baru sampai 2030 agar seluruh wilayah Jakarta bisa terlayani air perpipaan.
Karena itu, Arief mengaku bakal mengebut pengerjaan pembuatan sambungan pipa sepanjang 7 ribu kilometer itu. Saat ini cakupan layanan eksisting PAM baru mencapai 65,85 persen di wilayah Jakarta.
"Menuju ke 2030, kita akan menyambung 7 ribu kilometer perpipaan baru dengan pola model bundling investment dengan mitra kita," ujar Arief.
Baca Juga: Keluhan Air Bersih Masih Mengalir, Tim Transisi Pramono-Rano Bergerak Cepat
Arief mengakui, selama masa konstruksi pemasangan pipa, akan banyak galian yang dilakukan di jalan raya. Akibatnya, masyarakat bisa saja terganggu karena kemacetan yang ditimbulkan.
"Menuju 7 ribu kilometer (pipa baru) ini, bisa dibayangkan betapa masifnya nanti galian yang ada di pinggir jalan yang nanti mengakibatkan kemacetan," ungkap Arief.
"Jadi, kami akan memasifkan sosialisasi untuk membuat masyarakat aware bahwa ini memang pasti akan sakit-sakitan dulu (terdampak kemacetan) menuju 2030," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine sempat menyuarakan bahwasanya Fraksi PSI meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum.
"Kami dari Fraksi PSI sebelumnya sudah meminta penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya. Kepgub 730 Tahun 2024 mengatur tentang tarif air minum. Sedangkan warga Jakarta kebanyakan baru mendapatkan air bersih, itupun belum tentu bersih karena banyak keluhan airnya kotor, bau, debit kecil, nyala hanya di hari atau jam tertentu, hingga mati," katanya.
"Belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya di 2025 karena sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung, tertinggi di tahun 2023 untung Rp1,2 triliun, dan tahun 2024 membagikan dividen Rp62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya. Tapi tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak tahun 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46 persen," ucap Francine.
