Suara.com - Publik saat ini tengah menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal melarang kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikuti retreat.
Sorotan itu terlihat pada unggahan instagram @lbj_jakarta yang mengunggah informasi terkait 47 kepala daerah dari PDIP dilarang ikut retret di Akmil Magelang.
Netizen menyoroti hal tersebut. Pasalnya, publik menyebut bahwa kepala daerah yang sudah dilantik itu seharusnya mekesampingkan urusan partai, karena retret tersebut merupakan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk kepentingan rakyat.
Publik juga menyebut, dengan mangkirnya 47 kepala daerah itu tentu lebih memilih Megawati atau PDIP dibandingkan dengan pemerintah.
"Gak mau diatur ama presiden maunya diatur ama ketum partai LAWAK LO," tulis netizen.
"Cm mau nanya? Kepala Daerah itu under nya Pemerintah Pusat atau Partai ya?," tulis netizen.
"Negara serasa miliknya," tulis netizen.
Surat Perintah dari Megawati Untuk Kader PDIP
Bocornya surat perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengundang perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di dunia politik Indonesia.
Baca Juga: 55 Kepala Daerah dari PDIP Siap Retret di Akmil, Tunggu Komando Megawati
Surat yang beredar dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025, berisi instruksi tegas agar seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP tidak mengikuti retrea.
Kegiatan tersebut diketahui akan diadakan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
![Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat memberikan arahan kepada 177 kepala daerah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2/2025). [DOK tim media PDIP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/19/64325-ketum-pdip-megawati-soekarnoputeri.jpg)
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengonfirmasi keaslian surat tersebut dan membenarkan bahwa instruksi itu berasal langsung dari Megawati Soekarnoputri.
"Betul," ujar Guntur Romli belum lama ini.
