Infografis
Suara.com - Partai Demokrat turut menanggapi adanya partai yang meminta kepada kadernya yang menjadi kepala daerah tak mengikuti retret di Magelang. Demokrat menyayangkan adanya instruksi tersebut.
"Menanggapi ini, Demokrat punya pandangan tersendiri. Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah Presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).
Ia menegaskan, setiap kepala daerah tuannya adalah rakyat itu sendiri bukan melainkan segelintir elit.
"Saat ada agenda yang dibuat oleh Presiden, apalagi ini konsolidasi kepala daerah se-Indonesia, agar sejalan dan selaras bekerja untuk rakyat, makin kompak dan solid membangun negeri, sudah sewajarnya semua kepala daerah mengikutinya," ujarnya.
Baca Juga: Tunggu Diizinkan Megawati, Hasto Sebut Rombongan Kepala Daerah PDIP Siap Digembleng di Magelang
Menurutnya, Demokrat sendiri mendukung penuh Presiden Prabowo yang mengadakan retreat kepala daerah ini. Retreat ini bagi Demokrat sangatlah strategis dalam mengkonsolidasikan pikiran, hati, dan semangat para kepala daerah.
"Untuk mencapai hasil terbaik selama lima tahun ke depan, akan sangat baik bagi masyarakat di daerahnya, jika para kepala daerah ini bisa saling berkolaborasi dan selaras dengan apa yang menjadi fokus pembangunan nasional," katanya.
"Di sinilah relevansi dan signifikansi retreat kepala daerah ini. Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah, untuk fokus mengikuti Retreat," sambungnya.
Meski ada agenda partai yang besar yakni pelaksanaan Kongres partai pada 24-25 Februari ini Demokrat tetap menugaskan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tetap ikut retreat.
"Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda Partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat, di 24-25 Februari 2025 ini. Mereka, sebagai kepala daerah, jika ada arahan dan kegiatan yang digelar oleh Presiden, itu yang lebih utama untuk diikuti. Ini sikap tegas Demokrat," pungkas dia.
Baca Juga: Digembleng di Akmil, Mendagri Sebut Kepala Daerah Bukan Belajar Soal Militerisme
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tutupnya.
