Kepala Daerah PDIP Diminta Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Megawati, Peneliti BRIN Kutip Ucapan John F Kennedy

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:50 WIB
Kepala Daerah PDIP Diminta Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Megawati, Peneliti BRIN Kutip Ucapan John F Kennedy
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat perayaan HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Meski ada larangan dari Megawati Soekarnoputri, kepala daerah dari PDIP diminta untuk tetap mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.Usulan  itu disampaikan peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli karena acara retret itu merupakan kegiatan pemerintahan, bukan agenda partai politik. 

"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili dikutip dari Antara, Sabtu (22/2/2025).

Terkait ucapannya itu, Lili pun menukil ucapan terkenal mantan Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy yang isinya: "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins" atau "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai".

"Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Megawati kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema. Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti retret di Akmil Magelang Jumat (21/2/2025). [Suara.com/Angga Haksoro]
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti retret di Akmil Magelang Jumat (21/2/2025). [Suara.com/Angga Haksoro]

Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.

Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," jelas Lili.

Baca Juga: Dalih Efisiensi, Ahmad Dhani Rela Dewa 19 Tak Dibayar Demi Menteri Ara: Kita Bersahabat

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI