Infografis
Suara.com - EP, anggota Polri dan HM, pegawai Kemenkumham Gorontalo diduga berkomplot menipu warga lewat modus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkumham wilayah setempat. Buntut dari aksi penipuan itu EP dan HM akhirnya dilaporkan oleh korban.
Perihal pelaporan terhadap anggota polisi dan pegawai Kemenkumham Gorontalo itu diungkapkan pengacara keluarga korban Rahmat Huwoyon.
"Keduanya telah kami laporkan ke Polda Gorontalo dan ke Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Februari 2025," kata Rahmat dikutip dari Antara, Sabtu (22/2/2025).
Dugaan kasus penipuan ini terjadi pada Tahun 2021, dimana kliennya akan mendaftarkan anaknya dalam seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham.
Sebelum mendaftarkan anaknya kata dia, kliennya mengaku mendapat rekomendasi dari salah seorang rekannya untuk menemui EP dengan maksud meminta bantuan kelancaran proses seleksi CPNS.
Setelah itu terjadilah kesepakatan dengan korban, EP diduga meminta uang sejumlah Rp170 juta untuk kepentingan memuluskan proses seleksi dengan cara dicicil menjadi dua kali.
Untuk membantu kelulusan proses seleksi, EP juga dibantu oleh rekannya, HM yang berstatus sebagai pegawai Kemenkumham Gorontalo
Atas dasar kesepakatan itu, anak dari kliennya segera melakukan pendaftaran dan setelah itu dinyatakan lulus administrasi sehingga sudah bisa mengikuti tahapan selanjutnya.
Setelah mengikuti berbagai rangkaian tes dan dinyatakan memenuhi syarat, korban lalu dikirimi Surat Keputusan (SK) pernyataan lulus instansi Kemenkumham Republik Indonesia yang membuat kliennya yakin atas upaya yang dilakukan oleh EP dan HM.
Baca Juga: Dalih Efisiensi, Ahmad Dhani Rela Dewa 19 Tak Dibayar Demi Menteri Ara: Kita Bersahabat
Beberapa bulan berjalan, kliennya kembali mempertanyakan progres pelaksanaan tes CPNS tersebut, namun EP menyebut ia juga masih menunggu jatah yang diberikan kantor pusat untuk Provinsi Gorontalo.
