Infografis
Suara.com - Sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan surat intruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda datang dalam agenda retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) dinilai sebagai bentuk pembangkangan.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Ahmad Atang mengemukakan hal tersebut karena PDIP dinilai melakukan hal tersebut karena didasarkan pada sikap reaksioner semata.
"Langkah ini diambil sebagai reaksi partai terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus Harun Masiku," katanya, Jumat (21/2/2025).
Dia mengemukakan apabila dilihat dari korelasinya, tidak ada benang merah antara ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan kegiatan kepala daerah di Magelang Jawa Tengah.
Ia mengemukakan bahwa narasi kriminalisasi terhadap Hasto sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan seolah-olah semua ini atas desain kekuasaan.
Padahal itu merupakan murni kasus hukum. Ia mengemukakan apabila Hasto tidak bersalah tentu ada ruang untuk membela diri, bukan mengacaukan program kerja pemerintah.
Menurutnya sikap PDIP itu secara nyata telah menyerang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masih menurutnya, sikap PDIP tidak arif dalam memetakan persoalan yang menimpa kadernya sendiri.
Lantaran itu, posisi kepala daerah yang diusung PDIP menjadi dilematis antara mengikuti instruksi atau mengikuti retret.
Ia juga mengungkapkan, PDIP telah mempersulit keadaan di tengah polemik penahanan Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Retreat Kepala Daerah, Gubernur Paling Kaya Sherly Tjoanda Tampil Anggun Berseragam Loreng
Dia mengatakan PDIP harus menyadari bahwa kepala daerah yang diusung tidak semua merupakan kadernya. Apalagi dalam pilkada, ada koalisi sehingga akan terjadi tarik menarik kepentingan dalam partai koalisi yang mengusungnya.
