Infografis
Suara.com - Surat instruksi yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) disebut menunjukan posisi partai berlambang banteng moncong putih itu terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto.
PDIP disebut secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka berada pada kekuatan oposisi.
"Kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP," kata Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti seperti dilansir Antara, Jumat (21/2/2025).
Ray menilai, langkah tersebut tidak hanya sekadar dipicu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Menurutnya, keputusan Megawati tak bisa dilepaskan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang sudah seperti mengumumkan 'perpisahan pemerintah' dengan PDIP.
Hal tersebut tergambar dalam agenda Rakernas Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) minggu lalu. Ketika itu, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.
"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," ujarnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Baca Juga: Yakin Kepala Daerah PDIP Terpanggil Ikut Retret, Gerindra: Mereka Wakili Seluruh Rakyat Indonesia
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
