Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menunda kepala daerah untuk ikut retreat di Magelang dianggap cukup bisa membuat khawatir bagi pemerintah.
Ia membeberkan sejumlah alasan tersebut. Pertama, kata dia, jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan.
"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP.
Baca Juga: Kemendagri Beberkan Sanksi untuk Kepala Daerah yang Absen Retreat di Akmil Magelang
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujarnya.
Kemudian ketiga, dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut.
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu merespon gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis.
"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," katanya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tutupnya.
