Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan menuju Akmil Magelang untuk mengikuti retreat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, pihaknya masih menunggu perkembangan terlebih dahulu hingga acara retreat dimulai pada Jumat (21/2/2025) sore ini. Kemendagri ingin melihat berapa banyak kepada daerah yang hadir maupun tidak hadir, termasuk dengan alasannya.
"Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Nah sekarang ini jam 11.33 sebelum Jumatan jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima dalam jumpa pers di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Nantinya setelah mencatat jumlah kepala daerah yang hadir maupun tidak hadir, Kementerian Dalam Negeri baru mempertimbangkan keputusan apa yang akan diberikan.
"Setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," kata Bima.
Sejauh ini, sebelum ada kepastian mengenai jumlah kepada daerah yang datang di retreat, Kementerian Dalam Negeri belum menyampaikan pernyataan lebih lanjut.
"Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya, belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi," kata Bima.
Instruksi Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Kepala Daerah, Wagub Rano Karno Ngaku Pilih Fokus Kerja
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2/2025).
