Infografis
Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zaenur Rohman menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy bahwa penahanan tidak boleh dilakukan tanpa perintah hakim jika ada proses praperadilan.
Ronny menyebut dengan adanya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penahanan Hasto tidak sah karena tidak ada perintah penyidikan.
“Tim Hasto bilang misalnya bahwa penahanan tidak boleh tanpa perintah pengadilan, salah. Tidak ada dasar hukumnya di dalam KUHAP,” kata Zaenur kepada Suara.com, Jumat (21/2/2025).
Sebab, dia menegaskan bahwa penahanan terhadap Hasto selaku tersangka merupakan kewenangan dan hak subjektif penyidik KPK.
“Kalau praperadilannya dikabulkan, baru status tersangkanya gugur otomatis dia harus dikeluarkan dari tahanan,” ujar Zaenur.
“Tapi untuk menahan seseorang, tidak ada kewajiban dari penyidik untuk meminta izin dari pengadilan, tidak ada,” tegas dia.
Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap Hasto usai melakukan pemeriksaan selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai 11 Maret 2025.
“Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
