PSI Sebut Kepala Daerah Pelayan Rakyat Bukan Pelayan Partai, Sindir PDIP yang Larang Kadernya Ikut Retreat?

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta seluruh kader yang telah dilantik menjadi kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti retreat di Magelang. Mereka menyebut kader yang menjadi kepala daerah merupakan pelayan rakyat.

"Pertama, kami mengucapkan selamat kepada seluruh kader yang kemarin sudah dilantik. Kedua, kami meminta mereka mengikuti retreat di Magelang dengan sungguh-sungguh," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

"Setuju dengan Presiden Prabowo, kepala daerah setelah dipilih secara demokratis oleh rakyat dan setelah dilantik wajib menjadi pelayan rakyat. Bukan pelayan partai," katanya menambahkan.

DPP PSI meyakini acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo sangat penting untuk menumbuhkan kekompakan, memberikan wawasan, dan menyamakan persepsi di antara kepala daerah.

Baca Juga: Tidak Angkat Plt Sekjen Usai Hasto Ditahan KPK, PDIP: Komando Diambil Alih Ketum

"Retreat akan memberikan bekal yang sangat bermanfaat Jadi harus diikuti dengan sebaik-baiknya jika benar-benar ingin menjadi pelayan rakyat," lanjut Andy.

Seperti diketahui, retreat kepala daerah berlangsung di Magelang pada 21 - 28 Februari 2025.

Larangan Megawati

Berbeda dengan PSI, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Baca Juga: Pesan 'Keramat' Megawati usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Begini Isinya!

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

Retret di Magelang

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.