PSI Sebut Kepala Daerah Pelayan Rakyat Bukan Pelayan Partai, Sindir PDIP yang Larang Kadernya Ikut Retreat?

Dwi Bowo Raharjo Suara.Com
Jum'at, 21 Februari 2025 | 10:12 WIB
PSI Sebut Kepala Daerah Pelayan Rakyat Bukan Pelayan Partai, Sindir PDIP yang Larang Kadernya Ikut Retreat?
Ratusan kepala daerah terpilih dari gubernur, wali kota dan bupati berjalan beriringan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta seluruh kader yang telah dilantik menjadi kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti retreat di Magelang. Mereka menyebut kader yang menjadi kepala daerah merupakan pelayan rakyat.

"Pertama, kami mengucapkan selamat kepada seluruh kader yang kemarin sudah dilantik. Kedua, kami meminta mereka mengikuti retreat di Magelang dengan sungguh-sungguh," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

"Setuju dengan Presiden Prabowo, kepala daerah setelah dipilih secara demokratis oleh rakyat dan setelah dilantik wajib menjadi pelayan rakyat. Bukan pelayan partai," katanya menambahkan.

DPP PSI meyakini acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo sangat penting untuk menumbuhkan kekompakan, memberikan wawasan, dan menyamakan persepsi di antara kepala daerah.

"Retreat akan memberikan bekal yang sangat bermanfaat Jadi harus diikuti dengan sebaik-baiknya jika benar-benar ingin menjadi pelayan rakyat," lanjut Andy.

Seperti diketahui, retreat kepala daerah berlangsung di Magelang pada 21 - 28 Februari 2025.

Larangan Megawati

Berbeda dengan PSI, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Baca Juga: Tidak Angkat Plt Sekjen Usai Hasto Ditahan KPK, PDIP: Komando Diambil Alih Ketum

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI