Infografis
Suara.com - Pekan ke-852 Aksi Kamisan, sejumlah massa aksi kembali berdiri di depan Istana Merdeka dengan tuntutan yang tak pernah berubah, keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Namun di tengah pergantian rezim, masyarakat menunjukkan kekecewaan yang semakin dalam.
Tidak hanya soal impunitas pelaku, tetapi juga kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Mewakili Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) Irwan menegaskan bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa pengadilan HAM yang sesungguhnya.
"Kita belum mampu menjinakkan polisi. Berganti-ganti rezim, watak masih sama. Ini tidak boleh berhenti hanya karena pelaku jadi presiden. Tidak boleh berhenti," tegas Irwan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Ia mengingatkan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun para pelaku masih berada di lingkaran kekuasaan.
"Jangan mengulang kesalahan kami di tahun 1998, yaitu menitipkan perjuangan pada partai politik. Partai politik tidak pernah ada dalam perjuangan ini. Ini nyawa orang. Saya nggak peduli pelaku ada di dalam Istana,” kata Irwan.
Selain soal impunitas, aksi kali ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap semakin sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.
Mewakili Perempuan Mahardhika, Nida menyoroti kebijakan publik yang kerap berubah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Aksi Kamisan: Lagu Bayar Bayar Bayar Bergema di Depan Polisi, Soroti Pembungkaman Musisi
"Kebijakan tiba-tiba disahkan, tiba-tiba dibatalkan, lalu berlagak pahlawan seolah-olah kebijakan itu tidak ada. Uang pajak kita untuk membayarkan orang bodoh," ujar Nida.
