Infografis
Oleh karena itu, Haris menyampaikan, wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, lanjutnya, isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi. Padahal, efisiensi itu ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri yang sudah menggunung.
“Menurut saya ini anomali, karena persoalan utang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” tegasnya.
Kendati begitu, Haris sependapat setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Sebab, roh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian.
“Jika pun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan para pendidik, akibat berkurangnya biaya pendidikan,” katanya.
Haris optimistis rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional. Selain itu juga untuk juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus. Dengan begitu, ucapnya, Indonesia dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing.
“Saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa dan raga pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi,” katanya.
“Jangan sampai kita melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi," imbuhnya.
Ia mengatakan, kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, yakni tidak ada efisiensi yang mengurangi bea siswa dan kualitas pendidikan tinggi.
“Presiden Prabowo saya yakin akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor sektor yang menerima anggaran realokasi dan refocusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Haris Rusly Moti: Ada Kekuatan Asing Ingin Ganggu Kebijakan Nasionalis Kerakyatan Prabowo
