Infografis
Tapi kekinian, sambungnya, kepentingan asing itu dilakukan secara diam-diam melalui manipulasi informasi dan rekayasa sosial.
"Kita melihat tren global saat ini, di mana kekuatan asing lebih memilih untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui rekayasa opini publik di media sosial dan platform open source," terangnya.
Beruntung, kata Haris, Presiden Prabowo mempunyai jiwa patriotik yang tak pernah memecah belah serta membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan.
"Sebelumnya, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono. Tapi Prabowo tampaknya tidak mau seperti itu."
Anomali kritik terhadap efisiensi
Soal adanya kritik terhadap pemerintah, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," kata dia.
Haris mengatakan jangankan mahasiswa atau masyarakat umum, pemangku kebijakan di pusat maupun daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis Prabowo.
Karenanya, ia mewajarkan bila terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Ia moncontohkan mahasiswa mempersoalkan efisiensi anggaran yang sebenarnya guna mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
"Ini anomali. Karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut."
