Infografis
Suara.com - Haris Rusly Moti memperingatkan adanya potensi bahaya yang berasal dari kepentingan geopolitik global terhadap stabilitas di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh gerakan mahasiswa tahun 1998 di Yogyakarta tersebut mengungkapkan kekhawatiran adanya eskalasi politik dalam negeri yang dapat dipicu oleh pihak-pihak asing.
Ia menegaskan kekhawatirannya tersebut bukan tanpa alasan. Ia meyakini ada pihak internasional yang ingin mengambil keuntungan dari banyaknya kebijakan Prabowo yang berkarakter nasionalistik serta kerakyatan.
"Termasuk keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BRICS," kata Haris Rusly Moti, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
Untuk diketahui, BRICS adalah organisasi kolaboratif yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian dunia.
"Pembentukan Bank Emas dan Danantara, serta kebijakan yang mengatur penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam secara lokal, merupakan langkah besar yang memang patut diapresiasi," ujar Moti.
Tapi, kata dia, "kita harus mewaspadai semua kebijakan Presiden Prabowo itu berpotensi menarik campur tangan asing yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sejalan dengan kedaulatan Indonesia."
Perubahan intervensi asing
Haris yang merupakan mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, mengungkapkan terdapat perbedaan intervensi asing pada masa lalu di Indonesia dengan kekinian.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Prabowo: Tak Sepenuhnya 'Indonesia Gelap', Banyak Kebijakan Terang!
Sebelumnya, kata dia, banyak kepentingan asing disusupkan lembaga-lembaga donor ke sejumlah organisasi konvensional seperti LSM dan Ormas untuk mendikte arah kebijakan pemerintah.
Tapi kekinian, sambungnya, kepentingan asing itu dilakukan secara diam-diam melalui manipulasi informasi dan rekayasa sosial.
"Kita melihat tren global saat ini, di mana kekuatan asing lebih memilih untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui rekayasa opini publik di media sosial dan platform open source," terangnya.
Beruntung, kata Haris, Presiden Prabowo mempunyai jiwa patriotik yang tak pernah memecah belah serta membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan.
"Sebelumnya, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono. Tapi Prabowo tampaknya tidak mau seperti itu."
Anomali kritik terhadap efisiensi
Soal adanya kritik terhadap pemerintah, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," kata dia.
Haris mengatakan jangankan mahasiswa atau masyarakat umum, pemangku kebijakan di pusat maupun daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis Prabowo.
Karenanya, ia mewajarkan bila terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Ia moncontohkan mahasiswa mempersoalkan efisiensi anggaran yang sebenarnya guna mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
"Ini anomali. Karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut."
Tapi, soal kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk dana riset dan kajian, mestinya tidak menjadi objek efisiensi anggaran.
Kalaupun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, Haris menilai mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas edukasi, termasuk kesejahteraan para pendidik.
Lagipula, kata dia, kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo.
"Pasti didengarkan presiden. Buktinya, sudah dijawab Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan," kata Haris memungkasi.
