Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.
"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.
"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," ujar dia.
Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.
"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutur Mahfud.