Infografis
Suara.com - Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, mendorong pemasangan meteran air di apartemen-apartemen Jakarta. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya oknum yang menaikkan harga demi keuntungan pribadi.
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum menaikkan tarif air tak sesuai dengan aturan dianggapnya kerap merugikan pelanggan di Jakarta.
"Adanya itu (meteran air) mungkin (mencegah) oknum-oknum di wilayah-wilayah (apartemen) itu," ujar Ima di kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
Namun, ima juga meminta Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya juga harus menyosialisasikan terkait pemasangan meteran air tersebut. Dengan harapan tidak ada lagi oknum-oknum yang disinyalir tidak transparan perihal penyesuaian tarif.
"Harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen," tegas Ima.
Baca Juga: Keluhan Air Bersih Masih Mengalir, Tim Transisi Pramono-Rano Bergerak Cepat
Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menambahkan, kenaikan tarif air sudah disesuaikan dengan kategori masyarakat, termasuk untuk warga di apartemen.
"Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menggunakan intrik, 'oh saya dengan tarif ini kemudian kita mau mencari keuntungan atau apapun'," kata Arief.
Ia pun meminta penghuni apartemen juga lebih kritis terhadap kenaikan tarif air. Apabila ada ketidaksesuaian dengan aturan, maka harus segera melapor.
"Makanya kami juga meminta masyarakat itu juga terbuka untuk itu dan kemudian bisa memberikan input yang bagus, yang konstruktif sehingga ini bisa berjalan," pungkas Arief.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengungkapkan kenaikan tarif air bersih 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium juga merugikan sektor bisnis.
Baca Juga: PSI Bongkar Rekomendasi KPK di Balik Kenaikan Tarif Air PAM Jaya, Diduga Melampaui Kewenangan!
“Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya bagi penghuni apartemen dan kondominium, tapi juga merugikan industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.
