Ubedilah menilai bahwa kebijakan pemerintah yang memungkinkan kampus terlibat dalam industri pertambangan adalah bentuk pengkerdilan fungsi akademik.
Menurutnya, kebijakan ini hanya akan menjebak dunia akademik dalam kepentingan ekonomi dan politik tertentu.
“Nanti dosen-dosen disibukkan. Pasti kampus bikin perusahaan tambang, nanti dosen-dosen yang seharusnya mengajar berkualitas, konsentrasinya bergeser. Kan rusak itu,” lanjutnya.
Sebagai akademisi, Ubedilah menegaskan pentingnya refleksi mendalam terhadap situasi yang terjadi di perguruan tinggi saat ini.
Ia berharap Prabowo dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan evaluasi kebijakan yang mendasar.
“Kita tunggu apakah Prabowo dan Mendikti akan melakukan evaluasi mendasar atau tidak. Jika tidak, ya artinya masih sama saja,” katanya.
Ia juga mendorong para dosen untuk tetap menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perspektif yang lebih progresif demi kepentingan rakyat.
“Untuk teman-teman dosen tidak usah khawatir, bahwa jalan terbaik sebagai akademisi adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tafsir yang lebih progresif untuk kepentingan rakyat banyak,” tutupnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Baca Juga: Akademisi UNJ Ubedilah Badrun Kritik PTN-BH: Bungkam Dosen, Riset Minim Dampak