Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Ukraina untuk segera menggelar pemilu baru dalam sebuah pernyataan yang dianggap sebagai sindiran terhadap Presiden Volodymyr Zelensky dan cara kepemimpinannya menangani perang melawan Rusia.
Dalam konferensi pers yang digelar Selasa malam, Trump menyoroti absennya perwakilan Ukraina dalam pembicaraan damai yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia. Menurutnya, tidak adanya Zelensky di meja perundingan memunculkan pertanyaan apakah pemimpin Ukraina itu benar-benar memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama rakyatnya.
“Kita melihat situasi di mana Ukraina belum mengadakan pemilu, mereka berada dalam hukum darurat militer. Pemimpin Ukraina, saya benci mengatakannya, tetapi dia hanya memiliki 4% tingkat persetujuan, dan negaranya hancur lebur,” ujar Trump.

Trump menyoroti kondisi Ukraina yang menurutnya telah luluh lantak akibat perang. Ia mengklaim bahwa sebagian besar kota di negara itu telah hancur dan menyamakan pemandangannya dengan situs pembongkaran besar-besaran.
Baca Juga: Elon Musk Ungkap Reaksi Teman-temannya jika Mendengar Nama Donald Trump
“Begitu banyak kota telah hancur total. Di Kyiv mereka menahan diri, mungkin karena tidak ingin menembakkan terlalu banyak rudal ke sana. Mereka baru menghancurkan 20%, tetapi jika mereka mau, mereka bisa menghancurkannya 100% dengan sangat cepat,” tambahnya.
Pernyataan Trump ini memicu respons cepat dari beberapa pihak. Tymofiy Mylovanov, Presiden Kyiv School of Economics sekaligus mantan Menteri Ekonomi Ukraina, membantah klaim Trump bahwa Zelensky hanya memiliki 4% tingkat persetujuan. Menurutnya, survei musim gugur tahun lalu menunjukkan bahwa 56% warga Ukraina menolak pemilu selama perang masih berlangsung.
Sementara itu, Trump mengaku semakin optimistis terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan damai setelah pertemuan yang digelar di Arab Saudi. Dalam perundingan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan diplomat utama Rusia Sergey Lavrov turut hadir.
Trump juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan gagasan penempatan pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina sebagai bagian dari solusi konflik.
“Jika mereka ingin melakukannya, itu tidak masalah bagi kami,” ujar Trump.
Baca Juga: Trump Akan Pertahankan Sanksi Rusia hingga Ada Solusi untuk Ukraina
“Saya tahu Prancis sudah menyebutnya, begitu juga Inggris dan negara-negara lain. Itu akan menjadi sebuah isyarat yang indah.” lanjutnya.
Namun, Trump juga memperingatkan risiko eskalasi perang jika NATO benar-benar menempatkan pasukannya di Ukraina.
“Ini bisa berakhir menjadi Perang Dunia Ketiga. Begitu Eropa mulai mengirim pasukan, tiba-tiba kita bisa berada di tengah perang global,” katanya.
Menanggapi kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara Eropa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa Moskow tidak akan menerima kehadiran militer NATO di Ukraina.
“Kehadiran pasukan bersenjata, dengan bendera apapun, tidak akan mengubah apapun. Ini sepenuhnya tidak dapat diterima,” tegas Lavrov.
Di sisi lain, Trump kembali mengklaim bahwa seandainya ia menjabat sebagai Presiden AS pada tahun 2022, ia bisa saja mencapai kesepakatan damai lebih cepat dan menghindari perang berkepanjangan di Ukraina.
Pernyataan ini semakin memperkuat pandangan bahwa kebijakan luar negeri Trump dalam periode keduanya akan lebih fokus pada negosiasi langsung dengan Rusia, meski mendapat kritik dari sekutu-sekutunya di Eropa.