Infografis
Suara.com - Sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai aktivis pasang badan membela Presiden Prabowo Subianto atas aksi unjuk rasa yang dilakukan massa dari kalangan mahasiswa. Masa kerja Prabowo yang baru 100 hari dianggap belum bisa dikritisi terlalu jauh.
Aktivis reformasi 98 dari ITB, Khalid Zabidi, mengatakan mahasiswa mesti obyektif dan rasional. Ia meminta semua pihak memahami masa kerja Prabowo baru mencapai 100 hari pertama.
"Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat," ujar Khalid kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Politisi Golkar itu menyebut kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.
Baca Juga: Netizen Heboh! Danantara Trending, Sosok Pengawasnya Bikin Kaget
Mantan aktivis BEM SI, Fauzan Irvan mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya mengkaji aspirasi yang disuarakannya. Ia mencontohkan salah satunya adalah masalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan mengakibatkan terhentinya beasiswa, kenaikan UKT, dan tukin dosen tidak di bayarkan.
Menurut Fauzan hal tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konperensi pers beberapa saat lalu.
"Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen," tutur Fauzan.
Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa.
"Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," minta Fauzan Irfan.
Lebih lanjut, ia meminta mahasiswa perlu mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan.
"Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya," pungkasnya.
