Infografis
Suara.com - Israel akan memulai negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina, Hamas, dalam tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza pada pekan ini. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa dalam perundingan tersebut, Israel akan menuntut demiliterisasi penuh wilayah Gaza.
Negosiasi ini seharusnya dimulai pada 2 Februari, namun Qatar—yang bertindak sebagai mediator bersama Mesir dan Amerika Serikat—mengatakan bahwa pembicaraan belum resmi dimulai. "Itu akan terjadi minggu ini," kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem.
Gencatan Senjata Tiga Tahap Masih Berjalan
Kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza secara permanen. Dalam tahap pertama, sebanyak 33 sandera Israel dikembalikan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina. Meski sempat mengalami berbagai tantangan, kesepakatan ini tetap berjalan.
Namun, tahap kedua negosiasi diprediksi lebih sulit karena mencakup isu-isu kompleks, seperti masa depan administrasi Gaza pascaperang. Saar menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima keberadaan Hamas atau organisasi bersenjata lainnya di wilayah tersebut.
Baca Juga: Qatar Tegaskan Palestina Harus Menentukan Masa Depan Gaza Pascaperang
“Jika kita melihat adanya dialog konstruktif dengan kemungkinan mencapai kesepakatan, maka kami akan memperpanjang fase pertama gencatan senjata,” tambah Saar.
Tantangan dan Dinamika Negosiasi
Sejauh ini, 19 sandera telah dikembalikan, sementara 14 lainnya—termasuk enam yang diyakini masih hidup—akan dibebaskan dalam fase pertama. Israel menargetkan pembebasan enam sandera yang masih hidup pada Sabtu, sementara empat jenazah sandera diperkirakan akan diserahkan pada Kamis.
Konflik ini bermula dari serangan Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Sebagai balasan, serangan Israel terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.
Israel juga akan mulai mengizinkan masuknya rumah mobil bagi warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan selama 15 bulan terakhir. Namun, Hamas menuduh Israel menunda pengiriman bantuan, mengancam untuk menunda pembebasan sandera sampai masalah tersebut terselesaikan.
Isu Pemindahan Penduduk Gaza
Kesepakatan gencatan senjata semakin dipersulit oleh pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang menyerukan pemindahan warga Palestina dan pengambilalihan Gaza sebagai kawasan pengembangan di bawah kendali AS. Rencana ini ditolak oleh kelompok Palestina, negara-negara Arab, dan beberapa sekutu Barat AS, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Baca Juga: Drama Bandara Beirut: Hizbullah dan Israel Tegang, Penerbangan Iran Ditangguhkan
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pembentukan unit khusus di kementeriannya untuk memfasilitasi warga Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga, dengan meninjau rencana awal terkait pemindahan tersebut.
Dengan negosiasi yang akan segera dimulai, masa depan Gaza dan penyelesaian konflik ini masih penuh dengan ketidakpastian.
