Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rutin menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang berada di berbagai lokasi di Jakarta. Hal ini dilakukan karena jumlah gelandangan itu kerap meningkat pada bulan Ramadan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan nantinya penertiban akan dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial (Dinsos). Ia menyebut razia memang sudah rutin dilakukan menjelang bulan suci umat Islam itu.
"Insyaallah di bulan Ramadan, sebenarnya di bulan-bulan yang lain tetap kami lakukan, teman-teman Satpol PP, biasanya juga ada teman-teman Dinas Sosial dengan perangkat masing-masing akan melakukan penjangkauan, penertiban dan sejenisnya," ujar Marullah kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Menurut Marullah, fenomena maraknya pengemis dan gelandangan yang mencari belas kasihan dari masyarakat di jalanan dan ruang publik semakin terasa pada bulan Ramadan. Sementara itu, Jakarta tengah berupaya untuk menjadi kota global yang membutuhkan ketertiban dan disiplin masyarakat.
“Maka momentum biasanya di bulan-bulan tertentu dimanfaatkan oleh oknum atau orang-orang tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Manakala aparat tidak melakukan penertiban di sana-sini, Jakarta akan crowded sekali,” jelas Marullah.
Marullah juga menegaskan bahwa tidak semua gelandangan dan pengemis di Jakarta benar-benar membutuhkan bantuan. Beberapa di antaranya mengemis hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan.
“Meskipun tidak secara keseluruhan, saya kira kan kurang fair mencari mengais-ngais rejeki dengan cara memanipulasi situasi dan kondisi masing-masing,” tegas Marullah.
Proses penjangkauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI akan membawa PMKS/PPKS yang terjaring ke panti milik Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen. Bagi mereka yang bukan warga Jakarta, Pemprov DKI akan memulangkan mereka ke daerah asal.
“Jadi bukan kita dengan teganya memberikan langkah-langkah tertentu kepada orang-orang yang bertindak kurang tertib di Jakarta, bukan itu. Tetapi kita menginginkan ayo kita sama-sama menjadikan Jakarta ini kota kita yang betul-betul tertib, disiplin dan seterusnya,” pungkas Marullah.
Baca Juga: Ungkap Tawaran Koalisi Permanen dari Prabowo, AHY: Itu Bukan Gimik