Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Paulus Ubruangge meminta agar pemerintah menggratiskan sekolah bagi anak-anak di Papua Pegunungan dan Papua Tengah ketimbang gencar memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan itu disampaikan Paulus menanggapi adanya aksi unjuk rasa siswa di Papua yang salah satunya menolak program MBG.
"Memang dalam hal menyangkut dengan makan siang gratis yang akhirnya terjadi demo di mana-mana sehingga saya sebagai anggota DPR mewakili rakyat saya, saya menyampaikan kepada pemerintah bahwa alangkah baiknya untuk program makan siang ini kalau bisa, kalau bisa untuk secara khusus untuk Papua Pegunungan dengan Papua Tengah, saya hanya usulkan kepada pemerintah bahwa untuk dua provinsi ini saya minta supaya kalau dari pemerintah bisa perhatikan anak-anak itu bisa biaya siswa yang dikasih gratiskan," kata Paulus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Pegunungan ini mengatakan, adanya pembiayaan sekolah gratis dirasa lebih bermanfaat ketimbang MBG.
"Sehingga ini yang lebih manfaat kepada anak sekolah yang ada di dua provinsi itu dan itu secara khusus," katanya.
"Sebenarnya ini seluruh Papua dan juga seluruh Indonesia itu sebenarnya kita harus memberikan biaya anak-anak sekolah itu biaya gratis. Sehingga ini bisa menjadi mereka belajar fokus dan bisa jadi anak pintar di seluruh Indonesia," sambungnya.
Ia mengatakan, program MBG yang merupakan unggulan Prabowo Subianto sebenarnya bukannya tak baik. Namun, biaya untuk sekolah gratis lebih bermanfaat.
"Ya, benar. Jadi dialihkan ke biaya sekolah. karena pengalaman yang sekarang jadi penolakan terjadi di dua provinsi itu karena di Papua itu biasa terjadi di warung maupun di kios-kios itu mereka beli air, habis minum orangnya meninggal. beli jajan, habis makan meninggal dan itu biasa terjadi di Papua. sehingga ini itu trauma yang dalam, trauma yang dalam di dua provinsi itu sehingga mereka tidak mau makanan gratis," katanya.
"Apalagi ini penanganannya sekarang ini langsung dari Kodim, sehingga memang mereka tidak akan terima itu makanan gratis ini. Ini program yang bagus namun yang sekarang diambil alih sama TNI memang walaupun dipaksa anak-anak tidak akan makan dan itu kita hanya buang-buang uang negara," imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap ke Prabowo dan Badan Gizi Nasional untuk mengkaji ulang usulannya tersebut.
"Sehingga saya hari ini minta supaya Pak Presiden kalau bisa program ini bagus namun kita harus diskusi ulang dengan Kepala Badan dan Menteri-Menteri yang terkait dan juga Komisi 9 ini harus dibahas ulang supaya program ini kita bisa alihkan kemana," pungkasnya.
