Infografis
Suara.com - Pelaksanaan retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dikritik sebagai bentuk inkonsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Kritik itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang juga mendesak keras agar acara tersebut dibatalkan.
Ray menyebutkan bahwa acara retret kepala daerah tidak hanya memakan anggaran negara terlalu besar, tapi juga isi materi yang akan diberikan dianggap kurang penting.
"Kelihatan materinya itu lebih memilih agar daerah memahami pusat. Bahasanya saja koordinasi. Daripada yang sebaliknya, pemerintah pusat memahami lokalitas itu. Saya tidak tahu apakah misalnya ada materi di dalam retret itu bahwa pemerintah pusat mendengar apa saja keluhan pemerintah daerah tentang apa saja persoalan mereka," kritik Ray, dalam diskusi media secara virtual, Selasa (18/2/2025).
![Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti bersama pembicara lainnya menyampaikan pandangan dalam acara Konsolidasi Pro-Demokrasi di Jakarta, Minggu (21/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/21/73967-konsolidasi-pro-demokrasi-ray-rangkuti.jpg)
"Oleh karena itulah, saya mendesak Menteri Dalam Negeri membatalkan retret itu," imbuhnya.
Kendati retret memang harus diadakan, Ray berharap harusnya acara tersebut lebih banyak menjadi forum agar pemerintah pusat mendengarkan kendala dari pemerintah daerah. Terutama isu mengenai efisiensi anggaran yang turut memangkas transfer dana daerah.
"Tapi rasanya itu tidak ada di forum itu. Karena forum itu lebih bersifat bagaimana pemerintah daerah memahami pemerintah pusatnya alias ada semacam arahan untuk melakukan sentralisme," ujarnya.
Ray menjelaskan bahwa upaya sentralisme itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin programnya turut disukseskan oleh pemerintah-pemerintah daerah.
Sementara itu pemerintah daerah belum tentu dibantu oleh pemerintah pusat untuk dapat menjalankan program-program prioritasnya.
Retret yang dijalankan selama tujuh hari itu juga menunjukan nuansa militerisme yang kuat. Padahal, menurut Ray, tidak ada urgensi dari praktik pembudayaan militerisme di dalam pejabat negara.
"Saya justru mempertanyakan sekarang, apakah di dalam retret itu ada materi anti-korupsi? Ada materi tentang bagaimana meningkatkan partisipasi publik? Apakah di dalam retret itu ada materi tentang bagaimana melakukan dialog dengan publik? Apakah di dalam retret itu ada materi yang memaksa kepala daerah itu untuk transparan dalam semua aspek pengolahan pemerintahan daerah? Saya kira enggak ada," tukasnya.
