Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan kembali mengajukan praperadilan atas kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto usai gugatan pertama ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), beberapa waktu yang lalu.
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengatakan bahwa kali ini pihaknya melakukan permohonan praperadilan secara terpisah. Adapun kedua kasus yang dipisah ini yakni soal dugaan suap dan dugaan pengahalangan penyidikan terkait Harun Masiku.
Sehingga nantinya ada dua hakim yang memimpin jalannya persidangan yang bakal digelar di PN Jaksel pada awal Maret mendatang.
"Jadi untuk praperadilan besok, dua kasus itu akan dipisah sidangnya, kalau kemarin itu kan digabung," kata Maqdir di DPP PDIP Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Maqdir mengatakan bahwa pihaknya kembali melakukan permohonan praperadilan karena ingin menguji penetapan tersangka terhadap Hasto. Maqdir mengungkapkan bahwa ada kejanggalan terhadap penetapan Hasto akibat dianggap janggal.
Namun, jika permohonan ini telah dipisah kemudian Hasto masih tetap kalah. Maka ia mempersilahkan KPK melanjutkan perkaranya yang melibatkan Hasto.
"Manusia kan cuma bisa berikhtiar, ini ikhtiar kita yang terakhir. Jika kalah lagi, kami persilahkan KPK lanjutkan kasus ini," katanya.
Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jaksel Djuyamto pada Kamis (13/2/2025) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Hasto Kristiyanto.
Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
Baca Juga: Laporkan Penyidik Rossa ke Dewas Rabu Besok, Hasto PDIP: Ini Bukan untuk Melawan KPK
"Kemudian menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," ujarnya.
