Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun merespons peristiwa bentrokan yang terjadi antara sejumlah pelajar SMA dengan aparat kepolisian dalam aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (17/2/2025).
Ia mengkritik penanganan aksi yang seharusnya dilakukan aparat kepolisan dengan cara yang lebih persuasif.
“Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik,” kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, apabila pelajar di Papua lebih menginginkan pendidikan dibandingkan program makan bergizi gratis, maka hal itu merupakan hal yang wajar.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa Masyarakat Papua saat ini mungkin lebih membutuhkan ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan makan bergizi.
Kemungkinan besar, menurut Komarudin, masyarakat Papua masih bisa untuk sekedar makan dan minum secara layak tanpa adanya program MBG dari pemerintah.
“Mereka butuh tempat belajar yang positif. Makan minum mereka, orang tua bisa kasih makan,” katanya.
"Berarti kan tidak kekurangan gizi juga kan? Yang mereka butuh, mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus," katanya.
Komarudin mengatakan, tidak mungkin tingkat pendidikan Papua bakal sejajar dengan wilayah lainnya jika anak sekolah di sana harus belajar dengan keterbatasan.
Baca Juga: Pelajar Papua Demo Tolak MBG, Mensesneg Ungkap Strategi Baru Prabowo: Jangan Dipelintir!
“Karena memang dikasih perut kenyang baru belajar di bawah pohon kan susah juga,” katanya.
