Infografis
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, lanjut Tommy, pihaknya senada dengan jajaran pimpinan untuk melaksanakannya dengan optimal.
Namun, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah pemberlakuan strategi selektif dalam pemberian perlindungan akan berdampak pada kualitas perlindungan yang nanti dirasakan para saksi dan korban tindak pidana.
Tommy mengungkapkan, tahun 2025 ini, banyak kasus-kasus besar yang ditangani LPSK dengan pemberian perlindungan berupa perlindungan fisik dan rumah aman.
Sehingga kebutuhan anggarannya sangat tinggi dan tidak memungkinkan untuk diturunkan atau dilakukan pengurangan dari sisi manapun.
Sebab, hal itu akan dapat memengaruhi kualitas perlindungan dan berpotensi pada tingkat keamanan saksi dan korban.
Hasil dari perlindungan, lanjut Tommy, juga sangat dirasakan oleh para penegak hukum dan pencari keadilan, karena jaringan pelaku tindak pidana yang terstruktur dapat terungkap sehingga mempermudah penegak hukum dalam pembuktian dan pemutusan pidana dengan berbasis pada peradilan efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan keselamatan jiwa saksi.
Berdasarkan hasil catatan Kontras, pagu anggaran LPSK untuk tahun 2025 sebesar Rp229 miliar. Akibat efisiensi, anggaran tersebut dipangkas 62 persen, sehingga pagu anggaran LPSK hanya sekitar Rp85 miliar.
Tidak hanya LPSK, edisiensi anggaran juga terdampak pada Komnas HAM. Pemangkasan anggaran terhadap Komnas HAM sebesar 46,22 persen, yang semula anggaran Komnas HAM sebesar 112,8 miliar, 2025 nanti pafu anggaran Komnas HAM hanya Rp60,6 miliar.
Kombas Perempuan pun serupa, anggarannya terkena efisiensi sebesar 58,7 persen. Semula anggaran Komnas Perempuan sebesaar Rp47,7 miliar, kini hanya Rp28,9 persen.
Baca Juga: Bahas Isu Terkini, Prabowo Panggil AHY dan Sejumlah Menteri Makan Siang Sekaligus Ratas di Istana
Mirisnya, efisiensi yang terjadi pada Komnas Disabilitas, pemangkasan yang dilakukan hingga 91,1 persen. Yang semula anggaran untuk komnas Disabilitas Rp5,6 miliar kini hanya Rp500 juta.
