Infografis
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan memberikan makan bergizi gratis (MBG) terhadap pihak yang menolak program tersebut.
Hal itu ia sampaikan menanggapi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2/2025).
"BGN kan fokus menyiapkan dan melaksanakan program MBG. Jika yang berhak mendapatkan menolak, BGN tidak akan memaksakan," kata Dadan kepada Suara.com, Selasa (18/2/2025).
Dadan menegaskan BGN bertugas memenuhi hak penerima MBG sekaligus menghormati hak penerima yang tidak ingin menerima MBG.
Baca Juga: Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap' Kritisi MBG, Mensesneg: Tolong Pelajari Lagi Lah Sejarah
"Kami penuhi hak penerima manfaat dan kami hormati hak yang yang bersangkutan untuk menerima atau tidak ingin menerima," kata Dadan.
Sebelumnya, Istana buka suara mengenai sejumlah massa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah mempersilakam adanya unjuk rasa penyampaian pendapat. Kendati begitu, ia menegaskan agar demo tidak diwarnai dengan aksi kekerasan.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sementara itu terkait penolakan terhadap MBG, Hasan menegaskan hal itu merupakan hak masyarakat bila tidak ingin menerima. Tetapi ia meminta agar masyarakat tidak menghalangi mereka yang ingin mendapatkan program MBG.
Baca Juga: Siswa di Papua Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, DPR: Akibat Sosialisasi Masih Kurang, BGN Harus...
"Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan.
Hasan menyarankan pihak yang tidak mau menerima MBG untuk menyampaikan secara langsung. Menurutnya demo meminta program MBG dibatalkan justru dapat menghalangi masyarakat yang ingin mendapatkan program MBG.
"Kalau ada orang yang bilang mereka ga perlu mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami ga usah dikasih', nggak apa-apa," kata Hasan.
"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hal saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," sambung Hasan.
Diberitakan sebelummya, massa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, Senin (17/2/2025). Massa disebut menolak program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin.
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Rasa perih dari gas air mata aparat kepolisian ini bahkan membuat warga di sekitar lokasi merasakan perih pada bagian matanya.
