Infografis
Suara.com - Menteri Koordinasi Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengaku dirinya termasuk salah satu pemateri saat acara retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan jadwal dirinya memberikan materi pada tanggal 25 Februari nanti.
Selain dirinya, sejumlah menteri serta kepala lembaga juga akan turut menjadi pemateri.
"Ya, semua menteri akan mengisi. Saya insyaallah tanggal 25, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) juga akan mengisi," kata Cak Imin ditemui di kantornya usai rapat dengan kepala BPS, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Mengenai isi materi, politisi PKB itu enggan membocorkan lebih detail. Dia hanya mengatakan kalau isi materinya tentu yang berkaitan dengan jabatannya saat ini.
"Ya, semua menyangkut tugas pemberdayaan masyarakat," ucap Cak Imin.
Retreat Kepala Daerah
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya telah mengatakan bahwa ada sejumlah pembicara pada retreat kepala daerah yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2). Sebagian besar pemateri berupa tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara," kata Bima.
Namun, Bima tidak mau membocorkan nama mantan presiden yang dimaksud, sebab nantinya kan diberi tahu kemudian.
Baca Juga: Panas-panasan Ikut Gladi Bersih, Begini Tampang 481 Kepala Daerah saat 'Dijemur' di Monas
"Mungkin. nanti kami sampaikan. Nantilah kami lihat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah.
- Pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.
- Pemahaman tentang Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.
- Tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.
- Kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.
