Infografis
Suara.com - Jajaran kabinet Merah Putih disarankan untuk mencontoh Susi Pudjiastuti yang berhasil hemat anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Rp8,2 triliun selama menjadi menteri pada 2015-2017. Tindakan itu dinilai lebih masuk akal dilakukan daripada kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Pendiri Anti Corruption Lab Adnan T. Husodo menilai, tindakan Susi dalam menghemat anggaran patut diapresiasi mengingat pagu KKP sendiri sebenarnya tidak besar. Susi dinilai berhasil lakukan pemeriksaan secara detail terhadap perencanaan sehingga mampu menghemat pagu kementeriannya saat itu.
Bila hal yang sama bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga saat ini, menurut Adnan, APBN bisa dihemat secara tepat sasaran.
"Bayangkan kalau itu dilakukan juga di KL/KL yang lain, misalnya K/L lima besar pengelola anggaran negara. Nah, penyisiran, perencanaan itu dilakukan untuk melihat kewajaran harga, kemudian dobel kegiatan, dan lain-lain, which is itu diletakkan dalam perangka reformasi kelembagaannya," kata Adnan dalam diskusi virtual, Selasa (18/2/2025).
Kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara saat era Presiden Prabowo Subianto tidak mengalami perubahan signifikan dari pemerintahan sebelumnya. Adnan menilai bahwa keterbatasan APBN yang kini semakin terasa seharusnya bukan hal yang mengejutkan.
Pasalnya, berbagai kebijakan di masa lalu sudah menunjukkan tren pembiayaan proyek infrastruktur yang bergantung pada dana negara.
"Kita perlu melihat kembali berbagai kebijakan dan program yang sebenarnya sangat jorjoran terutama pada era Jokowi, di sana ada pembangunan proyek kereta cepat Whoosh, kemudian juga IKN. Kita tahu IKN juga sebelumnya didesain sebagai sebuah program yang akan di-support oleh investasi asing, akan tetapi akhirnya APBN juga yang meng-cover, belum lagi utang luar negeri yang juga semakin meningkat," terang dia.
Dengan Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, Adnan menegaskan bahwa situasi itu seharusnya bukan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi.
"Sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi, karena arsitektur keuangannya juga adalah orang yang sama, yaitu Sri Mulyani. Sepuluh tahun terakhir pada era Jokowi adalah Sri Mulyani dan sekarang pada era Prabowo adalah Sri Mulyani," kritiknya.
Baca Juga: Transparansi Nol, ICW Soroti Pemangkasan Anggaran Tanpa Evaluasi yang Jelas
