Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas, yakni harga pangan tidak boleh naik, kecuali harga gabah kering panen (GKP) milik petani. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Instruksi tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
"Presiden sangat tegas. Harga pangan tidak boleh naik, kecuali harga gabah petani. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat," ujar Arief saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak untuk gabah mereka, terutama saat musim panen.
Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram, yang harus dipatuhi oleh seluruh penggilingan padi di Indonesia.
Harga ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi gabah, sekaligus menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP).
"Kami terus mendorong penggilingan padi untuk menaati harga yang telah ditetapkan. Jika ada yang masih membeli gabah di bawah harga Rp6.500 per kilogram, kami akan mengambil tindakan tegas," katanya.
Meski demikian, Arief mengakui masih ada beberapa pengusaha penggilingan padi di Sumatera Selatan yang membeli gabah petani di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Namun, ia memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pengusaha tersebut dan mereka berkomitmen untuk menaati harga pembelian gabah sesuai ketentuan.
Baca Juga: Selama Tiga Bulan, Produksi Gabah Kering di Jawa Tengah Diprediksi Capai 4,8 Juta Ton
"Di Sumatera Selatan, ada beberapa pengusaha yang masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kilogram. Tapi mereka sudah berkomitmen untuk menaikkan harga pembelian sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," jelas Arief.
