"Kami akan menggelar konferensi yang melibatkan tokoh-tokoh, akademisi, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi untuk menyusun prosedur dan mekanisme penjaringan calon presiden," jelas Said.
Sistem itu dirancang agar bersifat partisipatif, terbuka, dan transparan, dengan fokus utama pada calon presiden. Sementara itu, calon wakil presiden akan ditentukan oleh Partai Buruh sendiri.
Lebih lanjut, ia mengemukakan tidak menutup kemungkinan bahwa sistem rekrutmen Partai Buruh bisa bersinergi dengan agenda koalisi permanen yang diusung Partai Gerindra.
Namun, hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Pemilu 2029 masih empat tahun lagi.
"Pembicaraan serius tentang koalisi mungkin baru akan memanas menjelang pendaftaran partai peserta pemilu di 2027," ujarnya.
Partai Buruh menyatakan kesiapannya untuk berkoalisi dengan partai mana pun yang memiliki visi sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kelas pekerja seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya.
"Partai mana pun yang serius ingin mensejahterakan rakyat, kami siap berjabat tangan," katanya.